Kubu JK Ingatkan Akbar Tandjung

	Sabtu, 25 April 2009 JAKARTA - Kubu Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla, tampaknya, tersengat oleh manuver sejumlah pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II yang mengadakan rapat tandingan di luar rapat pimpinan nasional khusus (rapimnasus). Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang memihak kubu JK menganggap, aksi sejumlah pengurus DPD II itu sia-sia. Ketua DPP Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu alias Burnap mengatakan, pertemuan tersebut tidak akan menghasilkan apa-apa. Apalagi, target mereka adalah mengegolkan Akbar Tandjung sebagai cawapres pendamping Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “SBY kan sudah jawab, ah jangan dong, masak saya ambil yang tanpa melalui proses demokrasi di suatu partai. Jadi, itu (pencalonan Akbar, Red), menurut saya, kerja sia-sia,” kata Burnap di gedung DPR kemarin (24/4). Akbar memang sedang berkonsolidasi. Pada saat rapimnasus yang diikuti fungsionaris DPP dan DPD I Partai Golkar Kamis (23/4), Akbar mengadakan rapat tandingan di Hotel Aryaduta. Rapat itu diikuti sebagian besar ketua DPD II Partai Golkar. Mereka menyerukan agar Akbar segera merapat ke SBY sekaligus menyimpulkan Golkar gagal dalam pemilu legislatif lalu. Bahkan, sejumlah ketua DPD meminta JK mundur dari kursi ketua umum. Burnap menambahkan, pertemuan tersebut bisa dikategorikan melanggar ketentuan partai yang memutuskan untuk menyerahkan keputusan resmi pencalonan kepada JK. Upaya Akbar menggalang dukungan itu bisa membuat dia dipecat dari keanggotaan partai. Apalagi, kader-kader yang diundang Akbar tersebut adalah pejabat resmi partai. “Kalau saya dulu masih dalam proses ke sana saja sudah dipecat. Tapi, sekarang (Akbar, Red) mengundang resmi orang-orang partai. Kami berpikir jangan pecat deh. Tapi, Bang Akbar, kembalilah ke jalan yang benar,” ujarnya. Pada 2004, Burnap memang termasuk 14 kader Golkar yang dipecat dari keanggotaan partai. Itu disebabkan mereka mendukung duet SBY-JK. Saat itu DPP Partai Golkar pimpinan Akbar Tandjung secara resmi mendukung PDI Perjuangan yang mengusung duet Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi. (aga/agm/jpnn)

Pengalihan Aset Universitas Borneo

TARAKAN - Mendekati perubahan status menjadi negeri, Universitas Borneo (UB) semakin mantap menggagas perkembangan yang akan dilakukan ke depannya. Salah satunya adalah rencana lima tahun berupa riset di bidang pertanian, perikanan dan sosial.

Rektor Universitas Borneo Abdul Jabarsyah Ibrahim mengatakan, dengan perencanaan ini universitasnya tak lagi berusaha sendiri, tapi sudah memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan berperan besar pada community development (Comdev) yang akan dilakukan dengan optimal melalui program University Responsibility Comdev.

“Kami jadi punya rasa tanggung jawab atas apa yang berkembang di masyarakat. Untuk kegiatan yang dalam waktu dekat dilakukan adalah kerja sama dengan sebuah universitas di Jepang, Nihong University yang mencoba untuk mengembangkan kawasan hutan yang kita miliki untuk percontohan land use management for small scale agroforestriI,” sebut Jabarsyah.

Selain itu, Universitas Borneo juga akan mengembangkan marine (kelautan) dan civil engineering.

“Semisal di Fakultas Hukum (Fahum), akan coba mengamati kompleksitas permasalahan hukum yang ada di laut. Ini sudah berjalan,” lanjutnya.

Selain rencana pengembangan kemampuan ilmiah tersebut, mulai tahun ini Universitas Borneo juga berkembang menjadi sebuah universitas induk untuk seluruh guru di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) bagian utara yang ingin mengikuti program sertifikasi guru. Kata Jabarsyah, sebagai tindak lanjut perkembangan tersebut, pada tanggal 23 April mendatang akan ada pertemuan seluruh pimpinan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan Universitas Borneo diundang untuk menghadiri pertemuan yang akan berlangsung di Jakarta tersebut.

“Mulai tahun 2007 kita bermitra dengan Universitas Mulawarman (Unmul), jadi tahun 2009 kita sudah berdiri sendiri jadi sebagai induk. Kini kita melakukan sertifikasi tenaga guru di Kaltara sesuai standar nasional,” terangnya.

Sementara itu, Selasa (21/4) malam kemarin, 15 orang anggota DPRD Tarakan akhirnya menyetujui dan memberikan rekomendasi, atas pengalihan Universitas Borneo (UB) Tarakan kepada Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) untuk menjadi universitas negeri dalam rapat paripurna di gedung DPRD.

Ketua DPRD Tarakan H Hasyim mengatakan, Dewan sebagai lembaga wakil rakyat menyetujui pengalihan aset Universitas Borneo kepada Depdiknas untuk dinegerikan. “Kami (dewan) sudah setuju dan memberikan rekomendasi,” kata Hasyim singkat.

Berapa nilai aset yang diserahkan, Hasyim enggan berkomentar. “Nanti saja, masih dibukukan,” jawabnya.

Secara terpisah, anggota Komisi III DPRD Tarakan Abdul Khair membeberkan, pada prinsipnya Dewan setuju menyerahkan aset-aset tersebut kepada Depdiknas. Termasuk semua gedung yang ada di atas lahan UB, dan lahan yang sudah dibebaskan oleh pemkot, juga ikut diserahkan kepada Depdiknas.

“Tapi rincinya masih diinventarisir oleh DP2KA (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset),” kata Ayung, panggilan akrab Abdul Khair.

Dijelaskan Ayung, langkah pemkot dengan menyerahkan Universitas Borneo kepada Depdiknas untuk dinegerikan ini merupakan salah satu langkah yang tepat. Pasalnya, aset yang dibangun dengan anggaran ratusan miliar dari APBD kota ini, hanya dapat dinikmati oleh beberapa ribu mahasiswa saja, dan ini sangat tidak seimbang. Belum lagi untuk biaya operasional yang disubsidi dari APBD setiap tahunnya mencapai sekitar Rp 4 miliar.

“Semoga dengan dinegerikannya Universitas Borneo ini, ada peningkatan jumlah mahasiswa dan biaya operasionalnya yang selama ini ditanggung APBD, akan hilang. Termasuk biaya perawatan gedung-gedung yang mahal,” jelas Ayung.

Setelah dinegerikan, lanjutnya, secara otomatis seluruh penggunaan anggaran dan operasional UB, terlepas dari ABPD Kota Tarakan dan menjadi tanggungan APBN, termasuk untuk perawatan gedung. “Ini kan untung, tapi kemungkinan untuk tahun 2009 ini masih dikelola dengan menggunakan APBD,” ujarnya.

Masih dikatakan Ayung, masyarakat di wilayah utara Kaltim tetap dapat menikmati pendidikan di Universitas Borneo seperti biasa. Hanya saja bedanya manajemen yang mengelola. Kalau dulu oleh pemerintah daerah, sekarang langsung dikelola oleh pemerintah pusat. “Pada prinsipnya sama untuk kepentingan masyarakat, tidak ada untung ruginya. Justru untungnya, kalau sudah jadi negeri, pasti ada peningkatan peminat mahasiswa yang masuk dibandingkan sekarang,” katanya. Untuk diketahui, komposisi daya tampung Universitas Borneo mencapai 6 ribu mahasiswa.

Meski sudah disetujui, kata Ayung, DPRD memberi beberapa catatan kecil. “Terjadi salah ketik, seperti gedung rektorat di dekan fakultas pertanian. Seharusnya gedung dekan sendiri, gedung rektorat sendiri dan laboratorium sendiri,” katanya.

Lalu bagaimana dengan status pegawai? Menurutnya, pegawai tetap di Universitas Borneo juga akan dinegerikan dan itu sudah berproses. “Yang umurnya 40 tahun keatas sudah dipensiunkan, karena sudah melewati batas usia pegawai negeri. Sementara yang lainnya, akan dinegerikan. Tapi itu masih diseleksi lagi nantinya,” sebut Ayung.

Sementara untuk yang honor, dewan belum dapat memastikan nasib mereka. “Itu nanti biar rektor yang urus,” tuturnya.

Lalu apakah mahasiswanya tetap membayar SPP? “Kemungkinan masih membayar untuk menutupi biaya operasional, karena sebenarnya yang terjadi sekarang Universitas Borneo mengalami defisit,” pungkasnya (ndy/ddq)

Sumber : SKH Radar Tarakan (23 April 2009)

Saya Dukung Kang Rohman Dalam : Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009
»» Lanjut membaca “Universitas Borneo Bakal Jalin Kerja Sama dengan Nihong University”